Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

  • Muhammad Abduh Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muslim Indonesia
Keywords: General Allocation Fund, Special Allocation Funds, Surplus Budget Financing

Abstract

This study uses a quantitative approach, and using secondary data obtained from the Supreme Audit Agency (BPKD) includes Actual Budget Report 2009-2013. The study population was Realization Report Angaran.seluruh District / City in the province of South Sulawesi and the sample there are 12 districts / municipalities in South Sulawesi province. Data analysis was performed using linear regression methods and processed using SPSS 21.0 program. The research result mnenunjukkan that, (1) General Allocation Fund positive and significant impact on Capital Expenditure, (2) Special Allocation Fund has a positive effect, but the effect is not significant to the Capital Expenditure in the government district / city in South Sulawesi and (3) Surplus Financing Budget positive effect but not significant influence on the South Sulawesi Provincial Capital Expenditure.

References

Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2004, “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten / Kota di Jawa dan Bali”, Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, 16-17 Oktober 2003, Surabaya.

Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2006, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2, 17-32.
Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2006, Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi, Jurnal Akuntansi Pemerintahan 2 (1): 53-64.
Adi, Priyo, 2005, Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan ekonomi: Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali, Jurnal Interdisipliner UKSW.
Adi, Priyo, 2008, Relevansi Transfer Pemerintah Pusat dengan Upaya Pajak Daerah, The 2nd National Conference UKWMS.
Akbar Taufik, 2012, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) danDana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2011)
Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A 2012 (online), (www.djpk.depkeu.go.id, diakses 12 Desember 2014).
Ardhani Pungky, 2011, Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (studi pada pemerintah kabupaten/kota di jawa tengah)
Ardhini, 2011, Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif teori keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
Aryanto, Rudi, 2011. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Volume III No.2, 2011
Balitbang, Provinsi NTT. 2008. Analisis Tentang Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Litbang NTT, IV-03.
Bastian, Indra, 2002. Sistem Akuntansi Publik : Buku satu, Salemba Empat, Jakarta.
Bastian, Indra,2006, Sistem Akuntansi Publik, Salemba Empat, Jakarta
Darwanto & Yustikasari, 2007. “Pengaruh Pertumubuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal: Studi Kasus Kabupaten / Kota di Jawa dan Bali”, Simposium Nasional Akuntansi X, 26-27 Juli 2007.
Diah, Sulistyowati, 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus , Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2011. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah daerah. (online) diakses 26 Januari 2015. Http://www.djpk.depkeu.go.id/docume.php/document/article/619/835
Dewi Priyanto, Imam Ghozali, 2012. Mandiri belajar analisis data dengan SPSS, Yogyakarta: Penerbit Mediakom.
Ghozali, Imam, 2005, Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS Semarang : Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta
Halim, Abdul,2007. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga, Salemba Empat Jakarta.
Hari, Priyo Adi, 2007, “Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Studi Kasus Kabupaten / Kota se Jawa-Bali”, Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang
Jensen, M.C., dan Meckling, W.H (1976), “Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure”, Jurnal of Financial Economic, 3, 305-360
Maemunah, 2006. Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten / Kota di Pulau Sumatera, Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
Mahmudi, 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, UPP STIM. YKPN. Yogyakarta.
Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Penerbit Andi. Yogyakarta.
Mardiasmo, 2005, Akuntansi Sektor Publik Edisi 2, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Mardiasmo, 2006, Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 No.1
Najichah, 2011, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur.
Pagalung, Gagaring, 2008. Agency Theory dalam Pemerintahan Daerah. Http://www.fajar.co.id/news.php/newsid=54335
Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 40
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
Putro, Nugroho Suratno, 2011. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, (Studi Kasus pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah, Skripsi dipublikasikan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang).
Saragih, Juli Panglima, 2003. “Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi, Penerbit Graha Indonesia, Jakarta
Situngkir, Anggiat (2009). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada pemkot/Pemkab Sumatera Utara Juli. Medan
Vicka A, 2012, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Tesis Magister Akuntansi Universitas Muslim Indonesia.
Published
2020-07-30
How to Cite
Abduh, M. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 3(3), 190 - 199. Retrieved from https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/532
Section
Articles