Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

  • Muhammad Abduh Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muslim Indonesia
Keywords: DAU, DAK, SiLPA, Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Untuk melaksanakan kewenangan Pemda, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah (pemda) mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan dan pendapatan lain-lain. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Seharusnya dana yang diterima dari pemerintah pusat dapat dipergunakan secara efektif dan efisiensi oleh pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Untuk mecapai efektivitas dan efisiensi penggunaaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat maka penggunaan dana tersebut seharusnya secara transparan dan akuntabel.

References

Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2004, “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli
Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A 2012 (online), (www.djpk.depkeu.go.id, diakses 12 Desember 2014).
Ardhani Pungky, 2011, Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (studi pada pemerintah kabupaten/kota di jawa tengah)
Ardhini, 2011, Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif teori keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
Aryanto, Rudi, 2011. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Volume III No.2, 2011
Balitbang, Provinsi NTT. 2008. Analisis Tentang Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Litbang NTT, IV-03.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2011. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah daerah. (online) diakses 26 Januari 2015. Http://www.djpk.depkeu.go.id/docume.php/document/article/619/835
Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta
Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga, Salemba Empat Jakarta.
Imaduddin, I., Budiandriani, B., & Bahari, A. F. (2021). ANALISIS PENINGKATAN KEPUTUSAN KUNJUNGAN WISATAWAN MELALUI PROMOSI, PRASARANA DAN PELAYANAN. AkMen JURNAL ILMIAH, 18(1), 28-35.
Jensen, M.C., dan Meckling, W.H (1976), “Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure”, Jurnal of Financial Economic, 3, 305-360
Mahmudi, 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, UPP STIM. YKPN. Yogyakarta.
Najichah, 2011, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur.
Pagalung, Gagaring, 2008. Agency Theory dalam Pemerintahan Daerah. Http://www.fajar.co.id/news.php/newsid=54335
Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 40
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
Putro, Nugroho Suratno, 2011. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, (Studi Kasus pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah, Skripsi dipublikasikan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang).
Vicka A, 2012, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Tesis Magister Akuntansi Universitas Muslim
Published
2021-07-30
How to Cite
Abduh, M. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 4(3), 625 - 633. Retrieved from http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/914
Section
Articles