Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan, Tingkat Suku Bunga dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara

  • Muh. Niswar Munandar Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
  • Abdul Rahman Mus Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muslim Indonesia
  • Amiruddin Amiruddin Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muslim Indonesia
Keywords: Perubahan Tarif PPh, UMKM, Tingkat Suku Bunga, Laju Inflasi, Penerimaan PPh Wajib Pajak UMKM

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) menguji dan menganalisis pengaruh perubahan tarif PPh terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Makassar Utara; (2) menguji dan menganalisis pengaruh perubahan tingkat suku bunga terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Makassar Utara; (3) menguji dan menganalisis pengaruh perubahan laju inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah diolah, baik dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Biro Pusat Statistik (BPS), maupun Bank Indonesia (BI). Semua populasi merupakan sampel yaitu data tarif pajak, data laju inflasi, data tingkat suku bunga dan data penerimaan PPh UMKM KPP Pratama Makassar Utara dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 yang dikelompokkan dalam masa triwulanan. Data dianalisis dengan menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 24.00. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) perubahan tarif PPh mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak UMKM; (2) pengaruh perubahan tingkat suku bunga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak UMKM; (3) perubahan laju inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini berarti bahwa penetapan tarif PPh dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi Wajib Pajak sektor UMKM khususnya yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara dalam melakukan pembayaran PPh UMKM.

References

Badan Pusat Statistik. 2019, Inflasi. Dikutip 6 Oktober 2019 dari https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html.
Brotodihardjo, Santoso. 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung.
Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak. 2013, Bendahara Mahir Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
Direktorat Jenderal Pajak. 2013, Media Informasi Perpajakan untuk Dokter, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
Direktorat Jenderal Pajak. 2013, Oasis Pemotongan/Pemungutan PPh, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
Fitriandi, Primandita. 2011, Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap, Salemba Empat, Jakarta.
Ghozali, Imam. 2011, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi Ketiga. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Indriantoro, Nur. 2014, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Yogyakarta.
Ilyas, Wirawan B. 2010, Ensiklopedia Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.
Kasmir. 2000, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Persada, Jakarta.
Mardiasmo. 2009, Perpajakan Indonesia. Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta. Nasirudin, Moh. Makhfal. 2018, Pajak UMKM Setengah Persen, terus?.
Dikutip 22 September 2019 dari https://www.pajak.go.id/id/artikel/
pajak-umkm-setengah-persen-terus.html.
Puspopranoto, Sawaldjo. 2004, Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memilki Peredaran Bruto Tertentu.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memilki Peredaran Bruto Tertentu.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memilki Peredaran Bruto Tertentu.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memilki Peredaran Bruto Tertentu.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memilki Peredaran Bruto Tertentu.
Supramono. 2005, Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan, Andi, Yogyakarta.
Wahono, Sugeng. 2012, Teori dan Aplikasi Mengurus Pajak Itu Mudah, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
Published
2020-07-07
How to Cite
Munandar, M. N., Mus, A. R., & Amiruddin, A. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan, Tingkat Suku Bunga dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara. PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 3(3), 01 - 18. Retrieved from http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/480
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)