Efektivitas dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Nursanti Nursanti Pasca Sarjana, Universitas Muslim Indonesia
  • Masdar Mas'ud Universitas Muslim Indonesia
  • Nur Alam Universitas Muslim Indonesia
Keywords: Penerimaan Negara Buka Pajak, Pengelolaan, Target, Realisasi Anggaran

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui efektivitas pengelolaan PNBP terkait perencanaan, pencapaian target dan realisasi anggaran serta kualitas layanan terhadap masyarakat dan (2) mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan PNBP pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif berupa laporan keuangan periode tahun 2015 sampai dengan 2018. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dan analisis efektivitas yang sifatnya menguraikan, menggambarkan dan membandingkan suatu data atau keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Pertanahan Kota Makassar secara keseluruhan termasuk dalam kategori efektif, meskipun dalam beberapa kegiatan pelayanan pertanahan masih diperlukan perbaikan dalam segala aspek, baik itu dari system pelayanan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang memadai, perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan PNBP sudah sesuai dengan SPOPP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010. Dari jenis pelayanan, tarif yang ditentukan, jangka waktu penyelesaian dan persyaratan yang ditetapkan. Meskipun masih perlu dilakukan inovasi pelayanan untuk percepatan kegiatan pelayanan pertanahan.

References

Amallia, Meita. 2015. Analisis Sistem PNBP Untuk Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pada KPPN Surabaya I. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) Vol. 3 No. 12 Tahun 2015.
Departemen Pendidikan Nasional. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Edisi Ketiga). Jakarta: Balai Pustaka.
Dinarjito, Agung. 2017. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak: Study Kasus pada Kantor Pertanahan Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakses dari http:jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JMKP/article/view/88/pdf.
Gibson at.el dalam Bungkaes (2013), Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyrakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepualauan Talaud. Diakses dari http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/view/1380/1091
Herawati, Susana Supiani. 2018. Peran dan Eksistensi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pembangunan.
J.Ravianto. 2012. Produktivitas dan Pengukuran. Binaman Aksara, Jakarta.Tahun 2012.
Kurniasih, Dwie Agustine. 2016. Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jurnal RechtsVinding Vol. 5 No. 2 Agustus Tahun 2016.
Lahay, Anggraeni Putri Eka Jaya. 2016. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Gorontalo.
Magfirah, Angraeni. 2018. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak: Suatu Tinjauan Evaluatif (studi pada satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong). 24 Katalogis, Volume 6 Nomor 5 Mei 2018 hal. 23-24. http://jurnal.untad.ac.id
Nisa, Khoirun. 2016. Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Perhubungan Tahun 2011-2014. https://digilib.uns.ac.id
Saidi, Muhammad Djafar dan Huseng Rohana, Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) dikutip dari Jurnal oleh Susana Supiani Herawati
Saidi, Muhammad Djafar dan Eka Merdekawati Djafar, Hukum Keuangan Negara, (Depok: Rajawali Pers, 2018)
Ujianto, MS dkk. 2016. Keuangan Negara, Surabaya
As' ad, A. (2018). PENGARUH PERENCANAAN KERJA DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN. PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi, 1(1), 165-182.
Ridha, A., Perdana, A. H., & As' ad, A. (2018). CELEBRITY ENDORSER PADA JEJARING SOSIALINSTAGRAM UNTUK MENARIK MINAT PEMBELIAN CALON KONSUMEN. JURNAL ECONOMIC RESOURCE, 1(1), 86-96.
Ekawati, E., Semmaila, B., & Mangkona, S. (2019). ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH KOPTA PAREPAR. PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi, 2(2), 1-10.
Mangkona, S. A., & Murdifin, I. (2018). Implementation of Queue Model for Measuring the Effectiveness of Suzuki Car Maintenance.
Syam, N., Suriyanti, S., & Killian, L. H. (2017). PENGARUH JENIS PUPUK ORGANIK DAN UREA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SELEDRI (Apium graveolus L.). AGROTEK, 1(2), 43-53.
Republik Indonesia, 2003. Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.
Republik Indonesia, 1997. Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997.
Peraturan Pemerintah, 2005. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. PP No. 23 Tahun 2005.
Peraturan Pemerintah, 2015. Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. PP No.128 Tahun 2015.
Peraturan Pemerintah, 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. PP No. 60 Tahun 2008.
Keputusan Presiden, 2002. Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keppres Nomor 42 Tahun 2002.
Peraturan Menteri Keuangan RI. 2012. Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PMK No. 190/PMK.05/2012.
Republik Indonesia, 2015. Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015.
Keputusan Menteri Keuangan, 2010. Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional. KMK Nomor 237/KMK.02/2010.
Published
2019-10-31
Section
Articles