Analisis Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah

  • Andi Patiroi Badan Pengawas Keuangan Sulawesi Selatan
Keywords: Desentralisasi Keuangan, Rasio Ketergantungan, Otonomi Fiskal, Efektivitas, Utang Pemerintah, Pendapatan Pemerintah Daerah, Anggaran Penyerapan

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bantaeng pada tahun fiskal 2014-2018 yang diukur dari tingkat kemandirian daerah, tingkat desentralisasi keuangan, tingkat rasio ketergantungan, tingkat fiskal outonomy, tingkat efektivitas, tingkat utang pemerintah terhadap pendapatan pemerintah daerah, dan tingkat anggaran penyerapan. Penelitian ini kami analisis rasio kapasitas keuangan daerah dengan diklasifikasikan dalam kategori sangat kurang, kurang, cukup, tinggi, dan sangat tinggi pada tahun fiskal 2014-2018. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah manajemen kapasitas keuangan Kabupaten Bantaeng diukur dari tingkat otonomi daerah pada tahun fiskal 2014-2018 termasuk dalam kriteria kurang dan tingkat rasio desentralisasi keuangan sebagai sangat kurang, tingkat rasio ketergantungan sebagai sangat sangat tinggi, tingkat otonomi fiskal sebagai sangat kurang, tingkat efektivitas sebagai sangat kurang, tingkat utang pemerintah terhadap rasio pendapatan pemerintah daerah sebagai sangat kurang, dan tingkat penyerapan anggaran sebagai tidak seimbang.

References

Abdul Halim/Muhammad Iqbal, 2012, Pengelolaan Keuangan Daerah, edisi ketiga, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
----------- dan Jamal Abdul Nasir. 2006. Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang. Jurnal manajemen Usahawan. Nomor 06 Tahun XXXV Juni 2006. Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta, Hal. 42.
Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL –UGM, 1991. Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah
Djoko Untung, Widyastuti dan Suyanto. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Di kutip melalui https://media .nelitii.com. tanggal 21-12-2019.
Fitriyah Agustin. 2007. Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013. Lumbung Pustaka UNY, dikutip melalui hhhps://eprints.uny.ac.id. tanggal 18-12—2019.
Kaho. 2007. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Keutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah serta Tatacara Penyusunan APPBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Lembaran Negara RI. Jakarta.
La Ode Abdul Wahab, Siti Rofingatun, dan Baithazar Kreuta. 2016. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. Jurnal Keuda, Vol. 2. No. 3 ISSN 2477-7838. Hal. 1-12.
Mahmudi, 2016, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, edisi kedua,
Mahmudi, 2016, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, edisi ketiga Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI, Jakarta.
Undang-undang 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang 23 Tahun 2014.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Belanja Negara Dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Inddonesia, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah. Lemabaran Negara Republik Indonesia, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI., Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerrintah . Lembaran Negara RI. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Lembaran Negara RI., Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI., Jakartta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 beserta perubahannya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasaional
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah.
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI. Jakarta..
Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan daeraah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI, Jakarta.
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI, Jakarta.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nommor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Siti Nur Qomariyah (2018). Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Jombang, Vol. 2 No. 1, Mei 2018. Hal. 1-21.
Published
2020-01-18