Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2014-2018 Di Kabupaten Jeneponto

  • Sri Ayu Febrianti Universitas Muslim Indonesia
  • Dahliah Dahliah Universitas Muslim Indonesia
  • Bahar Sinring Universitas Muslim Indonesia
Keywords: Kemampuan Keuangan Daerah, Otonomi Daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan Kota Jeneponto dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan konstribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jeneponto tahun anggaran 2014-2018. Jenis penelitian adalah kuantitatif kualitatif (mixed method) kuantitaif menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan, sedangkan penelitian kualitatif membantu interpretasi hubungan antara variabel dan mengungkapkan alasan bagi hubungan-hubungan itu serta menjelaskan faktor-faktor yang mendasari hubungan yang terbangun. Hasil penelitian, rasio kemandirian keuangan daerah yang memperoleh hasil rata-rata sebesar 6,25% atau berada pada pola hubungan instruktif Rasio Derajat desentralisasi fiskal dan rasio indeks kemampuan rutin yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang yaitu 5,80% dan 8,42%. Pada rasio keserasian, pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja   jpembangunan. Rasio pertumbuhan, secara keseluruhan mengalami pertumbuhan negative, karena peningkatan pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah tidak di ikuti oleh pertumbuhan belanja rutin. Kontribusi PAD terhadap APBD, masih kurang., yaitu sebesar 5,80%. Dengan melihat hasil analisis tersebut, perkembangan kemampuan keuangan kota jeneponto dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dianggap masih sangat kurang.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adi, Priyo Hari. 2012. Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XXI, No. 1. Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali). (Online) (http:// priyohari.files.wordpress.com/2009/06/kemampuan-keuangan-daerah-dan-relevansi.pdf diakses tanggal 10 Oktober 2012).
Badan Pusat Statistik. 2010. Makassar Dalam Angka 2010. Makassar: Badan Pusat Statistik Kota Makassar
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya Yang Dilakukan Daerah
Bella, Rohana. 2002. Potensi Objek Pendapatan Asli Daerah (Retribusi) Kota Makassar. Makassar: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Brannen, Julia. 1996. Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Samarinda: Pustaka Pelajar.
Farian, Endi. 2010. Skripsi. Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten X
Halim, Abdul. 2009. Problem Desentralisasi dan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
Kaho, Josef Riwu. 1991. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Jakarta: CV. Rajawali.
______________. 2010. Prospek Otonomi Daerah di egara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Nataluddin. 2001. Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerali di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
Undang-Undang RI. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang RI. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang RI. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
Yuliati. 2001. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapai Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPPYKPN.
Published
2019-10-31
Section
Artikel

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>